Aparat keamanan dan segenap lapisan umat Islam harus mewaspadai kebangkitan Negara Islam Indonesia (NII), karena selain ingin mendirikan negara mereka juga termasuk kelompok radikal yang berani membelokkan ajaran agama (Islam) serta menghalalkan segala cara untuk mewujudkan perjuangannya.
Demikian dikemukakan HM Amin Djamaluddin, Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) pada APIndonesia.Com(15/7), seraya menambahkan para anggota NII direkrut dan dimobilisasi oleh Imam/presiden NII Abdus Salam alias Abu Toto alias Abu Maa’ariq alias Syamsul Alam alias AS Panji Gumilang yang kini memimpin Pesantren Modern Al Zaytun di Indramayu Jabar. “Dia yang memerintahkan recruitment anggota NII dan memobilisasinya untuk kepentingan perjuangan NII dalam rangka mewujudkan berdirinya negara Islam Indonesia,”kata ulama yang sejak lama memantau kegiatan NII ini.
Lebih lanjut ditambahkan, bahayanya NII bisa dilihat dari cara mereka melakukan tata-cara peribadatan yang tidak lazim dan bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. “Banyak tata-cara ibadat yang diselewengkan, merekapun menganggap orang lain (muslim) di luar golongannya adalah kafir dan Negara Indonesia ini adalah wilayah Jahiliyah sehingga tidak suci untuk dijadikan tempat ibadah,”tandas HM Amin.
Yang lebih berbahaya, lanjut HM Amin adalah menghalalkan perbuatan maksiat seperti merampok, mencopet, menipu asalkan yang di-jahatin adalah orang-orang di luar kelompoknya. Hasilnya kemudian dipersembahkan kepada para pengurus NII sebagai “infaq” yang kemudian oleh mereka didistribusikan untuk membiayai kegiatan dan proyek-proyek NII yang salah satunya adalah Pesantren Al Zaytun “Para anggota NII dihalalkan melakukan perbuatan maksiat untuk membiayai semua kegiatan NII,”ujarnya.
Dalam kaitan ini HM Amin Djamaluddin mengingatkan agar pemerintah dan kalangan umat Islam yang masih konsisten dengan ajaran agamanya yang benar menurut Al quran dan hadis untuk mencegah menguatnya pengaruh NII di Indonesia. “NII itu jelas ingin mendirikan negara, harusnya segera dicegah sedini mungkin. Bukan sebaliknya malah mengirim para pejabat negara berkunjung kesana,” kata HM Amin seraya mengatakan akibat tidak tegasnya pemerintah menyebabkan kasus pengerahan massa NII pada Pilpres 5 Juli lalu ke Ponpes Al Zaytun terjadi.
Negara Itu ?
