Islam wal Muslimin memiliki sejarah permusuhan yang cukup panjang dan lama dengan para penyelenggara kekuasaan di Indonesia, bahkan sejak sebelum zaman kemerdekaan republik ini. Ketika Soekarno berkuasa telah terjadi pengkhianatan bila tidak boleh disebut sebagai penelikungan terhadap kesepakatan politik (Piagam Jakarta) terhadap para tokoh kubu Islam dalam hal pemberlakuan hukum Islam secara konstitusional. Kalah di medan politik kubu Islam yang lain meretas jalan melalui politik kekerasan, maka
dimulailah pertarungan betulan antara sebagian kubu Islam dengan kubu nasionalis dan berakhir secara berdekatan dalam tahun, dengan gugurnya Kartosuwiryo dan Abdul Qahhar Mudzakkar.
Pertarungan kubu Islam versus penyelenggara kekuasaan selanjutnya bergeser dalam konteks ideologis, setelah itu pun musuh bebuyutan kubu Islam, Komunisme pun tersungkur kalah. Pergantian penyelenggara kekuasaan oleh Soeharto memunculkan kekuatan baru bernama SEKBERGOLKAR, dan sejak masa itulah dimulai program pembusukan terhadap kekuatan kubu Islam dengan memecahnya menjadi sebagian berada di permukaan yaitu dalam PARMUSI (Partai Muslimin Indonesia) sebagian lain diarahkan tetap dalam semangat bawah tanah yang bersymbol perlawanan dan kekerasan.
Dalam PARMUSI disusupkan orang-orang MuNas (Muslim Nasionalis) seperti HS Mintareja sedangkan kubu garis keras (NII) disusupi pion-pion intelijen, bahkan kebangkitan kembali NII tersebut dimusyawarahkan oleh para tokoh NII bersama Kolonel Pitut Soeharto dan jajarannya di markas Inteljen militer Senopati, kedua-duanya dibawah kordinasi Ali Murtopo-Soeharto. Kubu permukaan maupun kubu bawah tanah sepenuhnya terkendali, Ali Murtopo lantas menggarap sumber-sumber daya yang bisa dijadikan basis underbouw kekuatan ABRI-GOLKAR seperti Islam Jama'ah, Jama'ah Muslimin, Ahmadiyah dan
Aliran Kepercayan (Kejawen) serta kubu kristen-katholik.
Dan akhirnya kubu Islam permukaan nyaris mati kutu karena mati langkah, sedang kubu Islam bawah tanah terus digarap dengan serius karena bisa mendatangkan simpati dan bantuan dari Barat yang yahudi zionis. NII yang tadinya mati dan remuk eksistensinya disulap Ali Murtopo menjadi segar dan malah trengginas (lincah). Bergeraknya kubu bawah tanah Muslim garis keras makin membuat ciut nyali kalangan kubu Muslim permukaan untuk bergerak, namun kalangan muslim muda PII & GPI yang mudah panas nampaknya terbawa gaya kubu muslim bawah tanah.
Gerakan kubu muslim bawah tanah nyaris mutlak berani seperti dahulunya lagi didalam mencanangkan jihad dan perlawanan terhadap penyelenggara kekuasaan. Dan boleh jadi, ibaratnya bila telah terjadi kebakaran, tanpa disiram bensin pun apa saja barangkali bisa ikut terbakar. Dalam kondisi yang seperti inilah Ali Murtopo dan Soeharto memainkan peran kepenguasaan ABRI dan legitimasi Pemerintahan GOLKAR dalam aksi pemadaman kebakaran, korban pun berjatuhan.
Rekayasa kekerasan akhirnya melahirkan simpati dunia internasional maupun lembaga HAM, dan penyelenggara kekuasaan Indonesia pun ditekan dan memaksa penguasa ORBA saat itu harus merubah strategi dan modus permusuhan dan program penghancuran Islam wal Muslimin. Yang terlihat oleh kita tokoh pemeran karakter policy Ali Murtopois yang berani tampil kedepan publik hanyalah LB Murdani, sedangkan untuk masa berikutnya hingga kini tidak satupun tokoh militer yang berani tampil secara terang-terangan
memerankan sosok Ali Murtopo. Kita memang bisa merasakan adanya kehadiran, permainan dan karakter Ali Murtopo tetap dominan dan eksis di tengah kehidupan politik dan keagamaan kita, namun kita tak mampu melihat serta membuktikannya secara jelas dan nyata.
Dari sekian lama tempo dan kesempatan berkuasa yang telah diberikan ummat, maka sejak awal kemerdekaan republik ini hingga sekarang belum pernah sedetikpun ada yang memberi bukti atas rasa dan sikap tanggung jawabnya sebagai penyelenggara kekuasaan dalam memberikan informasi dan pendidikan, pembinaan dan bimbingan perlindungan serta jaminan keamanan dalam ber-Islam atau beragama secara benar. Yang ada justru sikap dan perlakuan yang bertentangan dengan fithrah Islam serta hak-hak dasar ummat. Inilah bukti adanya unsur kesengajaan dan adanya program penghancuran Islam wal
Muslimin oleh para penyelenggara kekuasaan.
Dan dari sinilah awal munculnya kebencian ummat Islam terhadap setiap para penyelenggara kekuasaan di negeri ini, sehingga bila ummat lantas sadar kemudian mengambil sikap dan tindakan sendiri dalam urusan informasi, pendidikan, organisasi serta kepemimpinan internal Islam dan bisa juga lebih jauh dari itu yaitu bersikap oposisi atau merebut kekuasaan, maka hal itu adalah merupakan sesuatu sangat wajar. Dan itulah yang akhirnya terjadi dalam sejarah kejahatan yang luar biasa dari setiap penguasa bangsa kita hingga hari ini.
Keislaman ummat pun nyaris bebas mencari identitas dan jati diri berdasarkan kemampuan masing-masing yang corak maupun alirannya serba memiliki keterbatasan yang sangat bervariasi. Yang bisa kita saksikan, dengan keislaman ummat seperti itu penguasa negeri ini serta merta bersegera memanfaat sepenuhnya keadaan tersebut dan me-manage-nya secara rapi dan apik melalui management by conflict. Sikap berhadap-hadapannya ummat Islam dengan penguasa pun sangat bergantung pada policy yang digariskan dan diambil oleh penyelenggara kekuasaan.
Maka semenjak dunia internasional menekan penyelenggara kekuasaan di negeri ini agar jangan terlalu sadistis dan biadab dalam mendekadensikan ummat Islam maka policy kekerasan pun mulai ditinggalkan. Namun esensi permusuhan terhadap Islam wal Muslimin ternyata malah lebih ditingkatkan, yaitu dengan melalui pemberian dukungan fasilitas dan finansial terhadap setiap potensi kelompok muslim yang beraliran sesat dan bersifat merusak esensi Islam wal Muslimin maupun kelompok muslim yang ingin melakukan perbaikan dan tidak merusak pun sama-sama dilakukan, akibatnya pun ternyata sangat dahsyat.
Hampir setiap kelompok muslim rame-rame mengubah haluan policy dan orientasi gerakannya kepada dakwah, pendidikan dan ekonomi serta memberdayakan eksistensi kekelompokan berdasarkan pembaruan sistem managemen atau beralasan konsolidasi internal. Demikian pula halnya seluruh komunitas NII.
Sejak taktik dan strategi perjuangan NII berubah tahun 1990, dari aksi perlawanan dan kekerasan bersenjata digantikan dengan dakwah, pendidikan serta pembinaan. Maka gerakan NII menetapkan modus pendidikan sebagai cover resmi bagi gerakan NII di permukaan. Seluruh faksi yang ada dalam NII rame-rame dan berlomba melakukan persiapan kearah itu. Perubahan taktik dan strategi ini sesungguhnya dipelopori oleh faksi Abdullah Sungkar kemudian disusul oleh faksi Ajengan Masduqi dan dikonkretkan oleh faksi Adah Djaelani - Abu Toto melalui Al-Zaytun.
Faksi Abu Toto-Adah Djaelani yang secara material memiliki dana yang bisa dibilang cukup dan berlebih, baik dari hasil memeras dan menipu anggota jama'ah sendiri atau ummah maupun hasil dari menjual proposal kepada penguasa Orde Baru Soeharto untuk menggelar sarana pendidikan ummat dan sekaligus sebagai komitmen untuk mengakhiri ekstremitas gerakan NII di Indonesia. Komitmen yang terjadi antara penguasa ORBA dengan gerakan NII faksi Abu Toto-Adah Djaelani di saat Soeharto berada diujung ajal
kekuasaannya yang secara politis sejak lahirnya ICMI, Soeharto merubah kebijakan politiknya kepada ummat Islam.
Di bawah pengaruh Habibie, Faisal tanjung dan R Hartono yang saat itu demikian bersemangatnya mengambil hati ummat Islam khususnya melalui pesantren, ORBA sepertinya menginginkan tutup buku dalam keadaan happy ending - husnul khatimah. Semangat memberdayakan ummat melalui program pencerahan pendidikan dan pesantren, ICMI saat itu memang sangat bersemangat sekali ingin mengakhiri kejumudan dan keterbelakangan serta sekaligus mengeleminir ekstremitas ummat Islam terhadap kekuasaan dan sistem Pancasila.
Situasi yang seperti itulah mengantarkan terjadinya kompromi simbiosis-mutualistis antara ORBA dan NII maupun gerakan Islam yang lain terjebak dalam lubang biawak untuk yang kesekian kalinya. Sama-sama lelah dalam menjaga stamina konsistensi ideologis yang sama jahat dan dzhalimnya, yang satu mewakili kubu nasionalisme jahiliyyah yang lain mewakili kubu Islam jahiliyyah pula, dua-duanya mengaku benar menurut perasaan serta pemikirannya. Di satu sisi ORBA bertekad untuk melunakkan ekstremitas gerakan
perlawanan NII maupun yang lain, sedang di sisi lain NII dan gerakan Islam yang lain bertekad memanfaatkan sikap lunak tersebut untuk merekrut atau paling tidak bisa mempengaruhi para tokoh (a'immatal muslim) ORBA.
Karena sama-sama bernafsunya, akhirnya bertemulah dua kepentingan yang sebenarnya berbeda itu dalam satu kesepakatan jahiliyyah, yang antara keduanya berprinsip saling memanfaatkan dan menunggu kelengahan untuk akhirnya bisa saling menaklukkan. Abstraksi dalam orientasi maupun tujuan kerja sama antara ORBA - NII, pada hakekatnya tetap bermuara untuk merugikan Islam wal Muslimin secara substansi maupun global - integral.
Sarana pendidikan Al Zaytun oleh pihak ORBA dikumandangkan sebagai bentuk dan wujud kepeduliannya mencerahkan dan mencerdaskan ummat atau bangsa walaupun dalam hakekat adalah tetap untuk mendekadensikan sekaligus menguasai mereka. NII memanfaatkan sarana pendidikan Al Zaytun sebagai etalase multi fungsi (poleksosbud hankam, Ideologi & Gerakan) diantaranya untuk memperoleh kesempatan menata dan memancangkan kaki-kaki gerakan organisasi kelembagaan NII dimasa depan, hingga sampai disetiap ibukota propinsi hingga kabupaten atau distrik, sehingga dapat digunakan sebagai dalih yang kankret dan kuat bagi komunitas internal NII maupun berbagai pihak yang ditargetkan sebagai sasaran rekruitmen, untuk meyakinkan tentang telah demikian konkret dan meluasnya jaringan kordinasi NII yang sudah siap untuk mengambil alih kekuasaan politik sewaktu-waktu dari penguasa NKRI.
Secara gradual jaringan pendidikan Al Zaytun dengan seluruh penguasa propinsi (Gubernur) sudah terjalin demikian erat, artinya untuk program pendidikan seluruh penguasa propinsi Republik Indonesia hingga daerah telah setuju dan siap untuk menyelenggarakan sistem pendidikan Al Zaytun atau NII. Karena setiap propinsi nantinya akan didirikan ma'had Al-Zaytun yang fasilitas dan pelayanannya sama persis dengan ma'had Al Zaytun Indramayu. Dan disetiap daerah kabupaten telah berdiri kordinator Yayasan Pesantren Indonesia yang tugasnya untuk memberikan layanan bagi persiapan calon peserta didik yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di ma'had Al
Zaytun. Dan kini di setiap kabupaten telah dipersiapkan pelayanan bagi persiapan tersebut melalui penyelenggaraan pendidikan tingkat asas (tingkat Sekolah Dasar) dengan nama SD-NII (Sekolah Dasar Negeri Islam Indonesia).
Kesimpulannya, secara kordinasi, jalinan gerakan NII Al Zaytun dengan aparat pemda maupun teritorial (TNI/POLRI) sudah tertata rapi.
Bagaimana tingkat hubungan erat antara Soeharto, ORBA dan NII Al Zaytun? Abu Toto tokoh sentral NII Al Zaytun diketahui sering keluar masuk rumah Soeharto di Cendana. Saking dekatnya, Tutut pun tidak keberatan hadir ke Haurgeulis Indramayu ketika diminta Abu Toto untuk meletakkan batu pertama pada awal pembangunan ma'had Al-Zaytun tahun 1997.
Menurut penuturan Prof. DR. A Malik Fajar, mantan Menag era Habibie yang ikut serta meresmikan pembukaan pembelajaran di ma'had Al-Zaytun tahun 1999, dalam acara Multaqa Nasional BKSPPI di Sawangan Bogor 24 Juni 2001, pak Harto mengirimkan banyak sapi dari Tapos untuk Al Zaytun.
Sa'adilah Mursyidlah yang menyerahkan, seraya menceritakan kronologis pemberian sapi Tapos tersebut. Bahwa saat itu pak Harto telah menawarkan kepada seluruh pesantren, pesantren mana saja yang mau mengajukan permintaan sapi dan dana untuk pesantren ke Cendana, pak Harto pasti akan memberikan. Kebetulan penawaran tersebut tidak ada satu pesantren pun yang menanggapi kecuali pesantren Al Zaytun, maka akhirnya sapi dan sejumlah dana tersebut diberikan ke ma'had Al Zaytun semuanya oleh Sa'adilah Mursyid. Padahal ihwal penawaran seperti itu dari Cendana belum pernah didengar oleh seorang pun dari kalangan atau komunitas pesantren, tapi mungkin saja itu ulah dan permainan
pribadi Sa'adillah Mursyid belaka, Allahu a'lam.
Di sisi lain komunitas Al-Zaytun sendiri menyatakan bahwa pembangunan Al-Zaytun dan segala macamnya tersebut adalah atas kepedulian Soeharto yang mengalihkan dana IGGI kali yang terakhir pasca JP Pronk, yang entah jumlahnya berapa trilyun rupiah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ummat Islam, karena konon selama ini sebagian dana IGGI tersebut dialokasikan untuk kepentingan program kristenisasi. Benar tidaknya pernyataan diatas oleh komunitas Al-Zaytun malah dipersilahkan membuktikan sendiri atau klarifikasi langsung kepada JB Sumarlin dan Soeharto di Cendana.
Ketika penulis mencoba mencari tahu dan klarifikasi masalah diatas melalui upaya investigasi-penelusuran kesana kemari, sampai hari ini belum memperoleh akses secuilpun, bahkan banyak kalangan menyarankan kepada penulis agar tidak terpengaruh oleh upaya penyesatan lebih lanjut dari kelompok sesat Al Zaytun ini.
Al Zaytun dan Persiapan Hankam :
================================
Menurut cerita penduduk sekitar ma'had pada awal pembangunan yang dikerjakan di kawasan tersebut adalah pekerjaan penggalian tanah dengan tingkat kedalaman serta luas areal tanah yang digali yang sempat disaksikan warga sangatlah dalam dan besar, dan mereka menyebutnya sebagai bunker atau basement. Padahal sampai hari ini pihak diluar ma'had belum ada yang mengetahui letak basement atau bunker tersebut disebelah mana dan dibawah gedung apa. Pihak ma'had Al-Zaytun pun sampai hari ini tidak pernah
menginformasikannya. Lantas kalau sampai hari ini ruangan bawah tanah tersebut tidak bisa diketahui dengan jelas tentang fungsi atau kegunaannya, maka perkiraan awam pun tentu akan menyatakan, berarti ma'had Al-Zaytun memiliki sesuatu yang sangat dirahasiakan dalam menata dan membuat ruang bawah tanah. Pertanyaannya, untuk menyimpan apakah kira-kira ruangan bawah tanah yang ada di ma'had Al-Zaytun tersebut?
Gerakan NII secara ideologis sebenarnya tidak pernah mengenal apa itu istilah toleransi, kompromi dan atau menyerah kalah serta melakukan infiltrasi dan mengakui eksistensi kekuasaan politik de facto NKRI, demikian pula terhadap kelompok Islam yang lain diluar NII digeneralisir sebagai bagian dari NKRI.
Langgam indoktrinasi gerakan NII adalah revolusioner dan non kooperasi, shibghah damarkasinya tegas berdasarkan furqan, sehingga jihad adalah menjadi trade mark fundamentalisme kemuslimannya. Membahas dan membicarakan jihad senantiasa mengacu pada terminologi qital fie sabilillah, dan terminologi jundullah-militansi tentara (lasykar) Islam. Demikian pula halnya gerakan ideologis NII Al-Zaytun maupun NII lainnya dalam konsep jihad mengacu kepada aspek persiapan perang merujuk kepada
ayat 60 surah Al Anfaal: "Dan persiapkanlah olehmu (wahai kaum muslimin) untuk menghadapi kaum kuffar itu sekuat dayamu dari pada kekuatan kuda-kuda yang ditambat
untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian maupun yang lainnya."
Dalam rangka membangun dan memelihara semangat jihad serta kesiapan berkorban yang istiqamah atas militansi NII inilah, secara teratur indoktrinasi kemiliteran dan disiplin organisasi ditanamkan kepada setiap warga NII pada strata tertentu, disamping melakukan latihan fisik ketentaraan mereka pun melakukan latihan menembak secara periodik.
Dalam hal ini pihak komunitas Al Zaytun secara resmi mengajukan latihan untuk keperluan tersebut kepada penguasa teritorial Indramayu. Namun dikarenakan tidak mendapatkan rekomendasi resmi dari yang berkompeten, aparat teritorial pun akhirnya tidak bersedia memberikan pelatihan menggunakan senjata api bagi komunitas ma'had. Akan tetapi pada akhirnya pelatihan tersebut malah diberikan oleh pihak Polresta Indramayu. Saat hal ini dikonfirmasikan melalui telephon, pihak Polresta Indramayu ternyata sempat membenarkannya.
Dan alasan dari pihak Ma'had latihan tersebut diperlukan khusus untuk komunitas satuan khusus TIBMARA (Pasukan Keamanan Ketertiban dan Kesejahteraan), padahal dalam kenyataannya latihan kemiliteran tersebut justru publikasinya sangat ditonjolkan melalui media cetaknya majalah Al Zaytun. Adanya persiapan maupun latihan kemiliteran dalam strata tertentu komunitas ma'had Al Zaytun seperti ini membuat mereka memiliki sikap besar kepala dan rasa percaya diri berlebihan, selebihnya adalah lahirnya
ketha'at patuhan yang luar biasa kepada garis komando. Sekalipun mereka pada prakteknya ditempatkan dalam posisi sebagai sipil atau mungkin lebih rendah dari itu.
Dan dengan doktrin kemeliteran itulah komunitas NII mengancam dan menakut-nakuti para anggotanya atau warga NII agar tidak pernah berpikir atau berangan-angan keluar maupun mengundurkan diri apalagi berkhianat. Walaupun dalam prakteknya telah puluhan ribu warga atau anggota NII yang keluar atau mengundurkan diri bahkan diantara mereka ada yang berani menentang balik, tokh dalam kenyataannya tidak satu pun diantara mereka yang mendapatkan sanksi sekalipun sekedar dipukul atau dijewer kupingnya.
Kalau ancaman sanksinya sih, tembak mati atau potong leher.
